Potret Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif Kita

2016-02-22 04:31:55 GMT · oleh Mr Robot · politik

'Actors Sentiment Mapping' tokoh menteri Kabinet Kerja dan anggota DPR RI 2014-2016.

Actors Sentiment Mapping‘ tokoh menteri Kabinet Kerja dan anggota DPR RI 2014-2016 berdasarkan pemberitaan media massa nasional. Warna garis menunjukkan kesamaan (biru) atau perbedaan (merah) sikap (sentimen) pada akumulasi beberapa konsep/faktor/isu). Besarnya lingkaran dan tulisan menunjukkan level sentralitas hasil komputasi.

Ratusan ribu pernyataan dari puluhan ribu tokoh selebritas Indonesia yang ter-indeks di mesin NewsMedia Processing Suite Bandung Fe Institute menunjukkan pola interaksi antara satu aktor dengan aktor lain. Faktor-faktor politik menentukan sentimen di kalangan aktor-aktor politik. Setiap sikap dari seorang aktor politisi pada satu faktor isu politik menentukan siapa “teman” dan siapa “lawan”-nya dalam khazanah politik.

Semenjak kabinet dibentuk oleh Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2014 hingga saat ini, berbagai isu faktor politik dan konflik antar aktor politik telah mewarnai pemerintahannya. Keramaian-keramaian politik terkait pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara, kekisruhan pimpinan KPK menjadi yang menjadi tersangka, termasuk pergantian beberapa orang menteri, hingga ketegangan politik yang kemudian melibatkan Mahkamah Kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, oleh adanya anggota legislatif yang disebut-sebut mencatut nama pimpinan eksekutif birokrasi negara, memberikan kompleksitas yang terpampang di panggung politik nasional.

Dari jejaring-jejaring relasi sentimen aktor-aktor politik yang ada di sepanjang pemerintahan Kabinet Kerja, kita dapat me-rangking 10 menteri kabinet dan 10 anggota DPR RI yang paling sentral dalam wacana publik. Rangking ini bukanlah cermin sering atau tidaknya statement politik dikeluarkan, melainkan level otoritatif yang dikalkulasi berdasarkan komputasi jejaring sentimen politik yang terbentuk sebagaimana diberitakan di media massa. Satu aktor politik menjadi makin sentral jika pernyataan-pernyataannya mendapat mendapat sambutan dari tokoh/aktor politik lain sedemikian sehingga posisinya di peta sentimen politik terbilang otoritatif relatif teradap aktor/tokoh politik lain dalam isu publik yang sama.

1 Fadli Zon (Gerindra) Pimpinan
2 Setya Novanto (Golkar) Komisi 3
3 Bambang Soesatyo (Golkar) Komisi 3
4 Muhammad Romahurmuziy (PPP) Komisi 3
5 Tantowi Yahya (Golkar) Komisi 1
6 Zulkifli Hasan (PAN) Komisi 1
7 Martin Hutabarat (Gerindra) Komisi 1
8 Bambang Wuryanto (PDI-P) Komisi 1
9 Jazuli Juwaini (PKS) Komisi 2 dan 3
10 Maruarar Sirait (PDI-P) Komisi 11

10 anggota DPR-RI paling sentral dalam jejaring sentimen politik berdasarkan pemberitaan media massa 2014—2016

Menarik untuk dilihat bahwa level sentralitas tokoh-tokoh menteri kabinet dan anggota DPR RI tersebut tak melulu terkait dengan wilayah dan domain kerja kementerian ataupun semata-mata domain kerja komisi legilstif dari masing-masing. Sentralitas seorang tokoh menteri dan anggota DPR RI tentu tak bisa dipisahkan dari posisinya dalam polar politik nasional secara umum, terkait asal partai politiknya dan posisinya pada partai politik tersebut.

Kekuasaan legislatif birokrasi itu senantiasa berada dalam akumulasi kepentingan partisan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui partai politik dan diwakili oleh legislatur di DPR. Wajah DPR RI itu seyogianya adalah wajah aspirasi rakyat dalam jubah partai-partai yang berkoordinasi. Tak heran, sidang-sidang DPR senantiasa tak selalu mulus. Kisruh sering terjadi di hadapan publik, dan konflik seringkali diatasi dalam bahasa-bahasa koalisi di mana sikap dan suara seorang anggota DPR sedikit banyak ditentukan oleh jubah partai yang ia kenakan.

1 Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri
2 Saleh Husin Menteri Perindustrian
3 Ferry Mursyidan Baldan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
4 Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5 Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6 Anies Rasyid Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
7 Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
8 Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan
9 Pratikno Menteri Sekretaris Negara
10 Yuddy Chrisnandy Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

10 menteri negara paling sentral dalam jejaring sentimen politik berdasarkan pemberitaan media massa 2014—2016

Di sisi lain, kekuasaan eksekutif birokrasi Indonesia itu berada di bawah komando presiden. Bagaikan sebuah perusahaan, presiden memilih dan mengkoordinir menteri-menteri yang lalu membawahi seluruh sudut-sudut kekuasaan eksekutif di bawahnya, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan. Manajemen birokrasi yang kuat tercermin dalam “kekompakan” jajaran birokrasi. Sebagai contoh, perselisihan di antara menteri-menteri kabinet mengancam kinerja tim, dan dapat mengancam stabilitas pemerintahan secara umum.

Namun kekuasaan eksekutif itu tak steril dari polarisasi politik partisan. Pejabat tinggi negara selevel menteri, juga seperti halnya anggota DPR, mengemban jabatan politik. Jika partai politik membujuk warga untuk memilih kadernya untuk duduk di kursi legislatif, partai politik juga bernegosiasi dengan pimpinan kekuasaan eksekutif untuk duduk di kursi-kursi eksekutif.

Global View of the Newsmedia Processing Suite (hingga Februari 2016).

Snapshot jaring-jaring kompleks sentimen selebritas nasional berdasarkan berdasarkan indeksasi pemberitaan media massa berbahasa Indonesia dalam NewsMedia Processing Suite.

Komunikasi politik dari masing-masing tokoh aktor pejabat tinggi negara tentu sangat berperan dalam Peta Aktor/Faktor Politik sebagaimana yang digambarkan dalam pemrosesan data sebagaimana pemberitaan media massa secara umum. Bagaimanapun, kinerja pengemban kebijakan publik tentu tak semata-mata ditentukan wilayah kerja sebagaimana tercermin dalam scope of work-nya, tapi juga kemampuan komunikasi politiknya dan bagaimana semua perilakunya terekam dalam laporan jurnalisme dan pemberitaan media massa.


Hokky Situngkir

Hokky Situngkir
Departemen Sosiologi Komputasional
Bandung Fe Institute