Mengelola Konflik dan Menjaga Keberagaman

2016-08-01 16:08:04 GMT · oleh Ardian Maulana · sosial

Ilustrasi keterhubungan aspek-aspek mikro sosial (grievance, jejaring sosial, identitas sosial) dengan kemunculan konflik di level makro sosial.

Ilustrasi keterhubungan aspek-aspek mikro sosial (grievance, jejaring sosial, identitas sosial) dengan kemunculan konflik di level makro sosial.

Jumat malam 29 Juli 2016, Tanjung Balai, sebuah kota multi-etnis di wilayah Sumatera Utara, membara oleh pengrusakan dan pembakaran sejumlah tempat ibadah. Friksi kecil bernuansa agama menjadi pemantik kerumunan massa yang kemudian tidak terkendali dan berubah menjadi kerusuhan.

Gesekan antar identitas kolektif (suku,agama, ras dan lain-lain) dan ketimpangan sosial merupakan dua variabel makro sosial yang sering hadir di balik peristiwa konflik sosial. Data menunjukan bahwa Tanjung Balai merupakan kota multietnis dengan rasio Gini yang tinggi (Gini Ratio = 0.3647), di atas rasio Gini provinsi dan berada diurutan ke-4 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Ketimpangan sosial layaknya bahan bakar yang membuat percikan api yang muncul dari gesekan antar identitas berubah menjadi ledakan maha dahsyat yang membakar harmoni sosial. Di level mikro sosial, identitas kolektif mewujud dalam jejaring interaksi yang intensif antar individu dengan identitas kolektif yang sama. Aspek kolektivitas inilah yang membuat mobilisasi massa dapat dengan mudah terjadi. Namun sulit untuk berujung pada konflik atapun kerusuhan tanpa adanya tanpa rasa ketidakpuasaan/frustasi/amarah yang terpendam terhadap kondisi sosial ataupun terhadap kelompok sosial yang berbeda (grievance).

Hasil Simulasi model Konflik Sosial berbasis Agen.

Hasil Simulasi model Konflik Sosial berbasis Agen.

Konflik sosial adalah fenomena kompleks yang sulit untuk diprediksi. Untuk menjelaskannya pun tidak bisa dengan hanya berpegang pada variabel-variabel makro sosial yang ada. Pada sains kompleksitas dikenal istilah “If you didn’t grow it, you didn’t explain its emergence”. Satu-satunya cara mengenali, menjelaskan, dan mengendalikan fenomena kompleks adalah dengan cara memindahkan struktur dari sistem sosial tersebut ke dalam komputer, lalu mensimulasikan-nya guna mengenali pola kemunculan sekaligus strategi untuk mengendalikannya.

Bandung Fe Institute membangun model simulasi berbasis agen (agent based simulation) untuk menjelaskan kemunculan konflik sosial. Bangunan model ini melibatkan agen-agen individu yang saling berinteraksi dalam jejaring sosial, faktor keanggotaan individu pada identitas kolektif, juga faktor rasa ketidakpuasaan individu (grievance) akibat kesulitan ekonomi serta ketidakpercayaan pada pemerintah.

Eksperimen sosial secara komputasional ini menghasilkan beberapa arahan sebagai berikut:

  • Simulasi I: Ketimpangan sosial dan ekonomi antar dua identitas kolektif yang berbeda dapat memicu munculnya konflik sosial yang masif. Terlihat dari gambar hasil simulasi 1, mobilisasi massa dari kelompok agen dengan tingkat kesulitan ekonomi yang tinggi (kelompok 1) terjadi secara cepat dan berujung benturan dengan kelompok sosial yang berbeda.
  • Simulasi II: Intensitas mobilisasi massa/konflik dapat dihilangkan dengan cara mengurangi level grievance individu. Pada dunia nyata hal ini dapat dicapai, misalnya, melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi. Konflik sosial juga dapat dihilangkan dengan cara membatasi/melarang segala bentuk ekspresi dari identitas kolektif. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi interaksi antar agen dengan identitas kolektif yang sama. Cara ini sering digunakan oleh Rezim Orde Baru untuk menciptakan kestabilan sosial.
  • Simulasi III: Mobilisasi massa tidak hilang tapi terkendali sehingga tidak memicu konflik yang masif. Gambar pada simulasi III menunjukan mobilisasi massa terjadi pada level yang cukup rendah untuk tidak memicu terjadinya konflik. Pengendalian konflik dapat dilakukan dengan meminimalisasi kecenderungan agen untuk terlibat dalam mobilisasi massa yang bertendensi konflik. Hal ini dapat dicapai, misalnya melalui himbauan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh konflik sosial, memanfaatkan peran dari tokoh masyarakat, serta meningkatkan legitimasi dari institusi hukum.

Upaya menghilangkan identitas kolektif adalah cara ekstrim untuk menangani konflik sosial. Seyogyanya penangan konflik di Indonesia tidak perlu sampai sejauh itu. Keberagaman identitas kolektif manusia Indonesia hanya perlu dikelola dengan baik dan hati-hati agar gesekan antar identitas kolektif tidak mengarah pada konflik yang masif.


Ardian Maulana

Ardian Maulana
Departemen Sosiologi Komputasional
Bandung Fe Institute