Analisis Matematis Struktur Birokrasi Kerajaan di Indonesia
2016-06-20 06:04:00 GMT · · budaya
Beberapa struktur birokrasi beberapa kerajaan yang ada di Indonesia.
Indonesia merupakan sebuah negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi. Ada begitu banyak bahasa, suku dan adat istiadat di Bumi Pertiwi. Ada ribuan bahkan mungkin jutaan artefak budaya, seperti motif, rumah adat, tarian, lagu daerah, resep makanan, senjata dan alat perang. Keragaman ini juga terdapat dalam sistem politik yang ada di dalamnya.
Struktur birokrasi kerajaan di Indonesia sangat beragam. Variasi model sistem kenegaraan yang dimiliki oleh kerajaan‐kerajaan klasik di Nusantara menunjukan keragaman konsepsi masyarakat Indonesia terkait konsep keteraturan dan kekuasaan. Ada yang menempatkan raja atau sultan dalam posisi yang sangat tinggi dan sakral. Ada juga beberapa daerah yang kepala negara dipilih oleh dewan kerajaan dan posisinya bersifat lebih egaliter.
Namun sayangnya kajian mengenai struktur birokrasi kerajaan di Indonesia masih sangat minim. Analisis yang ada selama ini hanya didominasi oleh pendekatan historis, dengan metode kualitatif. Pada kesempatan ini penulis coba mengkaji struktur birokrasi kerajaan secara kuantitatif, dengan menggunakan metode graf.
Struktur birokrasi kerajaan dikonstruksi dari ratusan literatur sejarah. Kajian ini dilakukan di Kerajaan Pagaruyung (Sumatera Barat), Mataram Islam (Jawa), Yogyakarta, Majapahit (Jawa), Gowa (Sulawesi Selatan), Bima (Sulawesi Selatan, Balanipa Mandar (Sulawesi Barat), Ternate (Maluku Utara), Sailolof (Papua Barat), dan Ondoafi Sentani (Papua). Struktur tersebut kemudian ditransformasi menjadi graf, yang dalam matematika didefinisikan sebagai himpunan titik yang terhubung oleh garis.
Struktur birokrasi kerajaan Majapahit (kiri) yang kemudian ditransformasi menjadi graf (kanan).
Dari graf tersebut dapat diperoleh beberapa hasil yang menarik. Salah satunya adalah nilai sentralitas, yang merepresentasikan tingkat pengaruh sebuah simpul (jabatan) terhadap sistem keseluruhan. Pada Kerajaan Majapahit sentralitas tertinggi berada di posisi perdana menteri. Sebaliknya pada Kerajaan Ternate, sentralitas berada di tangan Sultan. Demikian seterusnya.
Keunikan spasial kepulauan Nusantara dan interaksi antar wilayah yang intensif melahirkan ragam bentuk sistem pemerintahan yang unik sekaligus memiliki kemiripan satu sama lain. Pada tahap selanjutnya kita coba mengkaji kemiripan antar struktur kerajaan. Kajian ini dilakukan dengan metode “Spectrum Normalized Laplacian Graph” dan “Jensen‐Shanon Divergence”. Kedekatan antar struktur kerajaan kemudian direpresentasikan dengan metode “Minimum Spanning Tree” (MST), dengan menggunakan algoritma Kruskal. Pada akhirnya diperoleh pohon taksonomi kerajaan di Indonesia.
Pohon taksonomi kerajaan klasik di Nusantara.
Pohon taksonomi kerajaan tersebut merepresentasikan kedekatan struktur birokrasi setiap kerajaan. Struktur Kerajaan Ondoafi di Sentani mirip dengan struktur Kerajaan Gowa. Struktur Kerajaan Gowa sangat dekat dengan struktur Kerajaan Bima. Struktur Kerajaan Bima mirip dengan struktur Kerajaan Majapahit. Demikian seterusnya.
Struktur birokrasi kerajaan bersifat dinamis atau berubah menurut waktu. Dinasti Mataraman di Jawa misalnya memiliki empat model struktur birokrasi yang berbeda, sebagai akibat dari pengaruh Islam dan interaksi dengan kekuasaan Belanda dan Inggris. Namun proses interaksi yang terjadi tidak menghilangkan karakter unik dari dinasti tersebut. Posisi keempat struktur tersebut berdekatan dalam pohon taksonomi kerajaan Nusantara.
Posisi kerajaan Majapahit sangat menarik untuk dicermati lebih jauh. Ia menjadi node sentral dalam pohon taksonomi kerajaan. Hal ini berarti struktur birokrasi Majapahit sangat dekat dengan seluruh kerajaan-kerajaan lain. Apakah Majapahit menyerap konsep keteraturan dan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara? Fakta ini sangat menarik mengingat Majapahit merupakan kerajaan dengan wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh kepulauan Indonesia pada saat itu.
Pendekatan ini memberikan alternatif baru dalam memandang struktur birokrasi kerajaan klasik. Struktur kerajaan bukanlah semata-mata artefak kebudayaan dalam masyarakat, melainkan juga sebuah model organisasi yang tumbuh secara organik dan berevolusi sepanjang peradaban masyarakat tersebut. Kita dapat menggunakan sejumlah pendekatan matematika kontemporer untuk mengeksplorasi keragamaan yang ada di dalamnya. Pada akhirnya tercipta pemahaman politik yang bersifat empirik dan terlepas dari berbagai belenggu kategorisasi teori politik modern.
Ardian Maulana
Departemen Sosiologi Komputasional
Bandung Fe Institute